Spread the love
MayaMediaNews.com Jakarta,Konflik Agraria di Balik Proyek
Strategis Nasional (PSN)
KPA mencatat terjadi 30 letusan
konflik agraria di sektor pembangunan
infrastruktur.
17 diantaranya disebabkan oleh
pembangunan Proyek Strategis
Nasional (PSN), termasuk di dalamnya
pembangunan Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional (KSPN): →
pembangunan bandara, jalan tol,
bendungan, pelabuhan, dan kawasan
pariwisata premium, beserta
infrastruktur penunjangnya.
UU Cipta Kerja memperkuat
kepentingan pengadaan tanah untuk PSN.
Perampasan tanah dan kekerasan tidak berkurang, di tengah ekonomi minus.
• Meningkatnya jumlah konflik agraria di sektor perkebunan sebesar 28 % dari tahun lalu, dan bahkan naik 100 % di
sektor kehutanan, dengan keluarga yang terdampak mencapai 135.332 KK membuktikan bahwa pandemi tak
menghentikan laju ekspansi pemodal.
• Aksi-aksi perusahaan-perusahaan tsb di tengah resesi ekonomi ini memperlihatkan bagaimana para pelaku
bisnis/badan usaha raksasa di sektor ini menggunakan momentum krisis untuk melakukan akumulasi
kekayaannya dengan mengukuhkan klaim dan memperluas penguasaan tanahnya.
• Sejarah di masa pandemi mencatat bahwa krisis ekonomi yang melanda bangsa justru menjadi titik balik
dari usaha-usaha perluasan monopoli tanah dan sumber-sumber agraria kelompok konglomerat dan
badan usaha skala besar. Bagi rakyat, 2020 adalah tahun Perampasan Tanah Berskala Besar.
• Perbedaan situasi yang dihadapi kota dan desa, korelasinya dengan investasi dan eskalasi konflik. Kota-kota
mengalami kelesuan bisnis dan investasi, akibat wabah yang meluas dan kebijakan PSBB yang ketat. Kawasan
perdagangan dan perusahaan manufaktur di wilayah perkotaan banyak yang terpaksa menghentikan
aktivitasnya, bahkan mengalami kolaps.
• Di desa, wabah yang diderita situasinya tidak separah sebagaimana di kota, kebijakan PSBB pun tidak seketat
di kota. Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan berbasis agraria masih dan makin leluasa bergerak, Itulah
sebab pedesaan di masa pandemi tetap menjadi sasaran massive perluasan investasi dan akumulasi
kekayaan kelompok badan usaha. Perusahaan-perusahaan kakap yang memiliki investasi bisnis di banyak
sektor memusatkan perhatian pada bisnis-bisnis berbasis agraria di wilayah pedesaan.
• Perampasan tanah berskala besar sepanjang tahun 2020 ini telah membuat petani, buruh tani,
nelayan, masyarakat adat, perempuan dan anak-anak dalam komunitas miskin di desa dan kota
hidup dalam situasi semakin buruk.
Status Penyelesaian Konflik Agraria 2020
• Jika diakumulasi, sejak tahun 2015 hingga 2020 maka total letusan konflik agraria yang
bersifat struktural sebanyak 2.288 kasus.
• Penyelesaian konflik mengalami kemacetan luar biasa; cara-cara biasa (business as
usual), kasuistik, reaktif, pemadam kebakaran, clean and clear menjadi ‘mantra’
penanganan.
• Sudah enam tahun, bukan lagi masalah political will.
• Situasi agraria 2020: Pengabaian terhadap terhadap konflik agraria struktural, tidak mau
mengakui dan tidak menganggap ini harus secepat mungkin diselesaikan.
• UU Cipta Kerja menunjukkan pula gejala pengabaian dan meremehkan dampak konflik
lebih luas. Protes meluas tidak direspon memadai, proses penyusunan makin tertutup.
• Bahkan krisis pandemi dan ekonomi tidak mendorong adanya perubahan dalam cara-
cara penanganan: represif, intimidatif dan krimalisasi terus dilakukan.
• Reforma Agraria tidak juga dijadikan landasan mengatur tata kuasa tanah dan sumber
agraria, sekaligus menyelesaikan konflik agraria struktural.
Resolusi ke Depan
Menegah kita menuai gejolak sosial, ekonomi dan politik yang lebih besar di masa mendatang akibat
pengabaian konflik, parampasan tanah dan ketimpangan struktur agraria:
• Pertama, Perubahan paradigma mutlak diperlukan dalam melihat hak rakyat atas tanah, pemahaman
dan praktik atas ‘tanah negara’ dan ‘kawasan hutan’, serta bagaimana pemerintah dan aparat
keamanan menyikapi keberadaan konflik agraria itu sendiri sebagai suatu problem struktural.
• Kedua, membutuhkan terobosan politik untuk menuntaskan konflik agraria. Bukan kembali pada cara-
cara lama dan biasa – business as usual. Adanya urgensi pembentukan badan khusus untuk
penyelesaian konflik agraria yang bersifat struktural dan eksekutorial, yang seturut dengan tujuan-
tujuan reforma agraria.
Dengan begitu proses pelepasan klaim-klaim konsesi dan hak di atas, yang puluhan tahun menjerat
masyarakat dapat direalisasikan secara konkrit, sistematis, cepat dan tepat sasaran. Mengingat berbagai
lembaga pengaduan dan penyelesaian konflik yang ada terbukti tidak menuai hasil yang diharapkan
masyarakat luas.
• Ketiga, Konflik Agraria juga menandakan kebutuhan mendesak untuk melakukan proses menata-ulang
struktur penguasaan tanah dan meredistribusikannya kepada petani dan masyarakat miskin yang
tengah mengalami konflik agraria berkepanjangan, melalui Reforma Agraria. Sebab itu, dibutuhkan
perubahan mendasar terhadap pengkerdilan Reforma Agraria dari sekedar program sertifikasi tanah
biasa, atau disejajarkan dengan skema pengadaan tanah bagi para investor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *