Spread the love
MayaMediaNews.com Jakarta,Menyikapi kinerja DPP FORKABI dibawah kepemimpinan Bapak Mayjen TNI (PURN) H.
Nacrowi Ramli, SE. Selaku ketua MPT (Majelis Pertimbangan Tinggi) dan Ketua Umum
DPP FORKABI telah kehilangan Legeitimasi karena telah banyak melakukan pelanggaran
AD/ART
Beberapa catatan penting dalam perjalan DPP FORKABI periode tahun 2015-2020 dalam
pengelolaan dan kebijakan yang kami anggap factor Kesengajaan dan kelalian,
diantaranya adalah :
1. Tidak melaksanakan Amanat MUBES 4 FORKABI yang memutuskan serta menetapkan
untuk melakukan penyelarasan terhadap AD/ART terhadap pasal-pasal yang
diamandemen, sehingga sampai saat ini banyak keputusan dan kebijakan Majelis
Pertimbangan Tinggi (MPT) yang bertentangan dan menimbulkan multi tafsir terhadap
AD/ART, Keputusan MPT mengkat Ketua Umum DPP FORKABI tanpa landasan hukum
yang jelas menimbulkan cacat hukum, sehingga seluruh kebijakan dan keputusan Ketua
Umum menjadi Batal
2. Rangkap Jabatan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT) dan Ketua Umum
DPP FORKABI, sebagaimana diputuskan oleh ketua MPT dalam rapat tanggal 20
Desember 2015 saat MUBES IV yang diselenggarakan di Hotel Alfa Resort, hanya bersifat
sementara, faktanya sampai habis masa periode kepengurusan jabatan tersebut tetap
disandangnya.
3. Tidak Dibentuknya Koordinator Wilayah sebagai amanat MUBES 4, yang menyebabkan
peran dan keterlibatan SEKJEN dalam melakukan konsolidasi organisasi tidak berjalan
secara maksimal sehingga terhambatnya proses Permusyawaratan yang sampai hari ini
pencapainnya dibawah 30 % (terbengkalainya MUSRAN, MUSCAB dan MUSADA)
sementara SEKJEN konsentrasi pada konsolidasi pada satu DPD dimana domisili berada.
(Pasal 18 tentang Koordinator Wilayah)
4. Tidak diterbitkannya Peraturan Organisasi
/ Mekanisme dan Tata Kerja (Pasal 20 tentang Mekanisme dan Tata Kerja) yang
menyebabkan System Informasi Manajemen dan Tata Administrasi tidak berjalan
sebagaimana mestinya yang menyebabkan kader/pengurus untuk mendapatkan hak-hak
tidak dapat dipenuhi yang menyebabkan keputusan dengan mudahnya DIANULIR dan
BATAL DEMI HUKUM karena lemahnya Fungsi dan Peran Sekretaris Jenderal sebagai
pengendali Organisasi dan yang saling benturan hal ini terjadi dihampir semua unsur
tingkatan sehingga Istilah “SATU KOMANDO” tidak berjalan sesuai Keinginan Majelis
Pertimbangan Tinggi (MPT)
5. Tidak melaksanakan Kewajiban atas Pelaksanaan Rapat Pengurus Harian (Pasal 39)
dan Rapat Pleno (Pasal 40) sebagimana amanat AD/ART, hal ini menyebabkan
terjadinya aktifitas organisasi yang tertumpu pada satu orang dan tidak terdistribusinya
program organisasi.Mernolak adanya Surat Tugas pendampingan Musyawarh Daerah yang diterbitkan,
karena tidak disertai PO dan SOP yang menyebabkan pelanggaran terhadap AD/ART
serta menimbulkan kerancuan, kegaduhan serta multitafsir, serta menujukan kepentingan
sesaat, apalagi bersamaan waktunya dengan Musyawarah Besar
7. Melakukan pengisian Jabatan Lowongan Antar waktu (PAW) tanpa proses adalah jelas-
jelas PELANGGARAN BERAT yang dilakukan oleh DPP karena sekaligus melanggar 5
Pasal (pasal Pasal 7 tentang Anggota berhenti, Pasal 8 tetang Sanksi Organisasi,
Pasal 9 tentang Penindakan Anggota, Pasal 10 tentang Penindakan Pengurus dan
Pasal 11 tentang Hak Pembelaan Diri) . Pelanggaran DPP melalui mekanisme Rapat
BPH tanpa melalui tahapan-tahan yang diamanatkan dalam AD/ART adalah
Pelanggaran Berat yang dilakukan oleh DPP.
Dalam rangka mengawal marwah dan cita-cita luhur Forum Komunikasi Anak Betawi
(FORKABI) serta kembali ke khitoh, kami atas nama Pendiri, Pengurus, Kader dan Dewan
Pimpinan Daerah bersepakat membentuk sebuah wadah FORUM KEDAULATAN
ANGGOTA, PENDIRI DAN PENGURUS PENYELAMAT FORKABI yang diketuai oleh Drs.
H. MOH. IWAN, MM dan Drs. H. ABDUL GHONI Sebangai Sekertaris dengan tugas
utamanya adalah Menyelenggarakan MUSYAWARAH BESAR V FORKABI dengan
PANITIA PENGARAH (SC) DRS. TAHYUDIN ADITYA. Dan MARJUKI ASMAWI, A.M.d
sebagai PANITIA PELAKSANA (

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *