Spread the love
MayaMediaNews.com – Tangsel. Pergulatan panjang pembentukan negara Indonesia telah mencapai pada posisi final bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum.
Hal tersebut termaktub dalam Konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3).
Pemilihan Indonesia sebagai negara hukum merupakan suatu gagasan besar guna menciptakan keadilan yang pada ujungnya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemaknaan negara hukum dan tujuan tersebut haruslah dimaknai secara positif oleh pemangku kebijakan, bahwa hukum merupakan sebuah alat penguasa untuk mencapai tujuan besar bangsa yakni “keadilan dan kesejahteraan”.
Indonesia sebagai negara hukum yang kemudian menjadikan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara haruslah ditegakkan secara equal. Persamaan setiap orang di mata hukum sebagai sebuah satu kesatuan utuh dan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan pada Konstitusl UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1).
Hegemoni penegakan hukum yang terkesan tidak equal dan cenderung tebang pilih menjadikan penegakan hukum di negeri ini berselimut kabut hitam. Diberangusnya orangorang yang berada pada posisi oposisi dengan menggunakan alat hukum semakin mengisyaratkan bahwa negara hukum (rechtaat) har’i ini telah bergeser menjadi negara kekuasaan (machtaat).
Hari-hari ini penegakan hukum kian menjadi sorotan dan membuat publik mengerutkan dahi. Serangkaian perlakuan terhadap Habib Rizieq Shihab sepulangnya dari Saudi Arabia menjadikan kemarahan publik hampir pada puncaknya. Dengan dalih penanganan Covid-19, acara Maulid dan Pernikahan Putri HRS yang notabene telah mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait dinaikkan statusnya menjadi penyidikan.
Disisi Iain, kegiatan yang secara nyata menyebabkan kerumunan massa seperti’ Pilkada serentak, dan acara Iain yang dilakukan oleh para barisan yang pro terhadap pemerintah justru diduga tidak bersentuh hukum. Mengacu asas equality before the law, bahwa setiap orang haruslah di pandang sama kedudukannya di mata hukum menjadikan asas tersebut hari-hari ini seolah pajangan indah yang hanya menjadi pemanis di negara yang konstitusinya menyatakan bahwa negara berdasarkan hukum. Berangkat dari hal tersebut mencermati kondisi hari ini kiranya perlu adanya kontrol sebagai sebuah pengingat.
Bersama Ini kami dari “Bereaksi Bersama Rakyat (BAKAR) Tangerang Selatan’ yang mewakili berbagai elemen Masyarakat Kota Tangerang Selatan Menyatakan Sikap :
Pertama. Kepada pihak kepolisian untuk bekerja secara Professional, Modern, dan Terpercaya; Kedua. Kepada pihak kepolisian untuk menegakkan hukum secara equal dan memproses semua Laporan atas para penistaan agama, dan para penyebar kebencian; Ketiga. STOP segala bentuk upaya kriminalisasi terhadap Habib Rizieq Shihab, para u|ama dan aktivis Islam lainnya; Keempat. Menghimbau kepada pemangku kebijakan untuk fokus terhadap penanganan Covid-19, dan tidak mengambil kebijakan yang memancing reaksi umat; Terakhir. Mengajak kepada segenap elemen masyarakat Kola Tangerang Selatan untuk merapatkan barisan dan tingkatkan kewaspadaan terhadap gerakan-gerakan yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Bakar (BERAKSI BERSAMA RAKYAT TANGERANG SELATAN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *